Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman tersebut agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Kewaspadaan terhadap ancaman diberbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Berikut beberapa Contoh Ancaman Dalam Integrasi Nasional :
Bidang Ideologi
1. Menghina Pancasila
2. Upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi lain
3. Masuknya ideologi lain ke nusantara
4. Pancasila tidak digunakan lagi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
5. Upaya menumbuhkan rasa benci akibat perbedaan yang terdapat di masyarakat (menyerang ideologi Pancasila khususnya sila ke-3)
6. Membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan, partai politik, dll. untuk memilih asas lain selain Pancasila
Bidang Politik
1. Korupsi kolusi, suap dan nepotisme. Kasus korupsi yang marak terjadi pada Pemil 2014 kemaren, banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang.
2. Kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
3. Kurangnya supremasi hukum
4. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta
5. Kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makasar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Persoalan klaim dimulai saat adanya perjanjian Tapal Batas Kontonental Indonesia yang ditanda tangani oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI
Bidang Ekonomi
1. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang.
2. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi makin berkurang.
3. Memperbarui prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
4. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri menurut perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara...
5. Perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing.
Bidang sosial budaya
1. Individualisme : dengan cara lebih banyak bergaul dengan masyarakat
2. Hilangnya budaya lokal dan digantikan budaya lain : dengan cara membudayakan kebudayaan lokal sebagai tradisi
3. Globalisasi yang mendunia : dengan cara penanaman nilai Pancasila sejak dini sehingga anak dapat menyaring budaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan Indonesia
4. masuknya budaya asing ke Indonesia
5. mulai lunturnya budaya daerah karena kemujan zaman
Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara
1. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Pihak Malaysia membangun resor parawisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.
2. Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.
3. Penyadapan bukti ketahanan Indonesia kurang karena kurangnya penguasaan teknologi yang semakin maju. Penyadapan ini pula berkaitan dengan sila ke-dua dan ke-lima
4. Berbagai gerakan separatis :
• PKI di Madiun
• Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
• Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
• Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
• Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
• G30S/PKI 1965
• APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
• Republik Maluku Selatan (RMS)
• Organisasi Papua Merdeka (OPM)
• Kelompol Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua
5. Adanya aksi teroris
